FAKTUR PAJAK

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

  • penyerahan Barang Kena Pajak
  • penyerahan Jasa Kena Pajak
  • ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  • ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Oleh karena itu, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran tersebut dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran sebagian-sebagian atau pembayaran uang muka tersebut.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam faktur pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan.

Masalah faktur pajak sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur pajak ini harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas Penyerahan Barang Kena Pajak tentang Pajak Penjualan Barang Mewah.

Menyimpang dari ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Hal ini beralasan:

  1. Faktur penjualan yang digunakan pengusaha telah dikenal masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai faktur pajak, contohnya kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
  2. Adanya bukti pungutan pajak itu harus ada faktur pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak yaitu pihak yang menyerahkan BKP atau JKP, berada di luar daerah pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

JENIS FAKTUR PAJAK

  1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Standar harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :

  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Faktur Pajak harus dibuat selambat-lambatnya :

  1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP jika pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran
  2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP
  3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran
  4. Pada saat Pengusaha Jasa Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, memuat sekurang-kurangnya : Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, Nama, Alamat, dan NPWP penerima dokumen, Jumlah satuan, Dasar Pengenaan Pajak, dan Jumlah Pajak Terutang.

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar yaitu:

  1. Pemberitahuan Impor Barang untuk Dipakai (PIUD) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak untuk Impor Barang Kena Pajak
  2. Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM
  3. Tanda Pembayaran atau Kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi
  4. Tiket atau tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) yang dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan dalam negeri
  5. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
  6. Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar asalkan memenuhi persyaratan administrasi di luar negeri.

  1. Memuat sekurang-kurangnya :
  • Identitas eksportir yang berwenang menerbitkan Faktur pajak
  • Nama dan alamat pembeli di luar negeri
  • Jumlah satuan barang yang diekspor
  • Nilai ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak
  1. Telah dimuat oleh pejabat yang berwenang dar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  2. Dilampiri degan faktur yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut
  1. Faktur Pajak gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Bila terdapat pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterimanya pembayaran.

Tanggal pembayaran/penyerahan pada Faktur Pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sampai dengan tanggal terakhir dari Masa Pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur pajak penjualan

  1. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itulah, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana, dalam hal PKP melakukan :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang diketahui identitasnya secara lengkap

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat :

  1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
  2. Jenis dan kuantitas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
  3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah
  4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

Lembar ke-1 (asli) : untuk pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa kena Pajak

Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan

KODE SERI FAKTUR PAJAK

Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Pajak Nomor-13/Pj/2010.

Kode Faktur Pajak terdiri dari :

  1. 2 (dua) digit Kode Transaksi
  2. 1 (satu) digit Kode Status
  3. 3 (tiga) digit Kode Cabang

Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari :

  1. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan
  2. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

Pengisian Faktur Pajak

Hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir Faktur pajak Standar :

  1. Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP.
  2. Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan yaitu dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan cairan penghapus (misalnya Tip-ex)
  3. Kemungkinan jumlah BKP dan atau JKP yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan :
  • Memecah-mecahnya menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Dibuat satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjukkan nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lamopiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
  1. Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur Pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap Kode Nomor Seri, dan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.
  2. Bila Faktur Pajak hilang, maka PKP yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak Pengganti kepada KPP Penjual/Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP penjual dan pembeli dikukuhkan.

LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

SANKSI

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

 

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG HILANG

Atas Faktur Pajak yang hilang dapat dilakukan penggantian dengan cara sebagai berikut:

  1. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak
  1. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
  2. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

  • Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Jasa Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak
  • Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
  1. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
  2. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
  3. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
  4. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
  1. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa kena Pajak.
  • Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa kena Pajak.
  • Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
  1. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
  2. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

 

TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK YANG RUSAK ATAU CACAT ATAU SALAH DALAM PENGISIAN ATAU SALAH DALAM PENULISAN

  1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli BKP atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
  2. Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
  3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
  4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
  5. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut.

Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

  1. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
  2. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :
  1. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian
  2. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
  1. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

 

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
  4. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
  5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
  6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPnBM
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PKP Penjual harus melakukan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM
  8. Dalam hal PKP Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM

5 thoughts on “FAKTUR PAJAK

  1. sista,

    pada saat pengajuan yg berhak untuk penanda-tangan di faktur pajak, wajib mengisi formulir.
    apakah fotokopi NPWP harus disertakan. Jika berdasar atas isian formulir saja tanpa lampiran fotokopi NPWP , bisa kah?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s