PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Pengertian penyerahan dimaksudkan sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsinyasi. Termasuk dalam pengertian penyerahan barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-undang PPN adalah :

  1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Perjanjian yang dimaksudkan meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

  1. Pengalihan Barang Kena Pajak karena satu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).

Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran atas harga jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena pengusaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saatnya berpindahnya pengusaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebIh dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

  1. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

Pemakaian sendiri diartikan sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

  1. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

Persediaan Barang Kena Pajak dan asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. Khusus untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehanya dapat dikreditkan.

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang.

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya.

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut.

Sebaliknya jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A tentang PPN dan PPn BM. Perlu diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi oleh pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN, tidak dikenakan pajak Pertambahan Nilai.

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Tidak termasuk dalam penyerahan Barang kena Pajak adalah :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang
  4. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
  5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

 

 

 

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK

Pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau JKP yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Jasa Kena Pajak.

Pemakaian JKP untuk kepentingan sendiri atau pemberian JKP secara cuma-cuma termasuk alam pengertian penyerahan JKP, dengan pertimbangan untuk mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya pada pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Berikut ini akan diuraikan mengenai pengenaan PPN atas beberapa jasa

Jasa Kustodian

Jasa kustodian merupakan jasa yang dilakukan oleh bank yang dapat berupa jasa penitipan, jasa settlement, jasa aksi korporasi (corporate actions), dan jasa registrasi. Jasa kustodian yang berupa jasa penitipan adalah jasa yang terutang PPN. Sedangkan jasa kustodian yang berupa jasa settlement, jasa corporate actions, dan jasa registrasi merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Jasa Consumer Credit, Credit Card, dan Debit Card

Berdasarkan Surat Edaran No. 34/PJ.53/1995 Tanggal 1 Agustus 1995, jasa consumer credit, credit card, dan debit card merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya tiak terutang PPN.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau JKP yang harganya dilunasi dengan menggunakan fasilitas consumer credit atau credit card atau debit card, tetap terutang PPN dan atau PPnBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jasa Penagihan Listrik dan Telepon oleh Bank

Berdasarkan Surat Edaran No. SE. 63/PJ.53/1995 Tanggal 29 Desember 1995, jasa penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian atas penyerahan jasa penagihan listrik dan telepon tersebut tidak terutang PPN.

Jasa Angkutan dan Jasa Ekspedisi Muatan

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-426/PJ.53/1996 Tanggal 13 Februari 1996 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat, laut, udara, maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, dan jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan umum di laut, danau, sungai adalah dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak, sehingga penyerahannya terutang PPN. Sebagai contoh, jasa Ekspedisi Muatan Kapal laut dan Udara (EMKL dan EMKU) adalah Jasa Kena Pajak sehingga penyerahannya terutang PPN.

 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (BKP TERTENTU)

  1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat udara di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI
  2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
  3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
  4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
  5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
  6. Kereta api dan suku cadang serta serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia;
  7. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional
  8. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (JKP TERTENTU)

  1. Jasa yang menerima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi :
    1) Jasa persewaan kapal
    2) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh
    3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal
  2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
    1) Jasa persewaan pesawat udara
    2) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
  3. Jasa perawatan atau reparasi kerata api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia
  4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h dan pembangunan tempat yang semanta-mata untuk keperluan ibadah
  5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana
  6. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia
  • TNI atau POLRI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, untuk keperluan TNI dan POLRI, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • PT. PINDAD yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa komponen atau bahan yang di perlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan TNI dan POLRI, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • TNI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Pengusaha yang menyerahkan Jasa Kena Pajak Tertentu wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  • Orang atau badan yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Pengusaha yang melakukan penyerahan wajib menerbitkan Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan.

NILAI PENYERAHAN YANG MENGGUNAKAN VALUTA ASING

Apabila terjadi penyerahan BKP dan atau JKP yang pembayarannya ternyata dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994 diatur :

  1. Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada saat Faktur Pajak dibuat.
  2. Terhadap penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN, besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada saat pemungut PPN melakukan pembayaran.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo.2009.Akuntansi Pajak Edisi 2.Penerbit Salemba Empat:Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Kmk.04/2001tentang
Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s