PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PENGERTIAN PPH PASAL 26

PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima  atau diperoleh WP luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia.

 

PIHAK YANG DIPOTONG PPH PASAL 26

Beda dengan pemotongan jenis pajak lain, pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan terhadap Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap.

Pengertian Wajib Pajak luar negeri bisa kita temukan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Pada ketentuan ini Subjek Pajak (juga Wajib Pajak) luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, Wajib Pajak luar negeri seperti ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa perlu melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Misalnya warga negara Singapura yang memiliki saham PT Indosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat.

Di sisi lain, pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak BUT adalah hampir sama dengan Wajib Pajak dalam negeri melalui sistem self assesment pelaporan SPT Tahunan.

 

 

PEMOTONG PPH PASAL 26

Pemotong PPh 26 dilakukan oleh :

  1. Badan pemerintah
  2. Subjek pajak badan dalam negeri
  3. Penyelenggara kegiatan
  4. BUT (Bentuk Usaha Tetap)
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

 

OBJEK DAN TARIF PAJAK PPH 26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah :

1.      a.         Deviden

b.         Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian  utang

c.         Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

d.         Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan

e.         Hadiah dan penghargaan

f.          Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

g.         Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

h.         Keuntungan karena pembebasan utang

dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

 

 

2.   Penghasilan dari penjualan harta atau pengalihan harta di Indonesia, yang berupa :

  • Perhiasan mewah
  • Berlian
  • Emas
  • Intan
  • Jam tangan mewah
  • Barang antik
  • Lukisan mobil
  • Motor
  • Kapal pesiar
  • Pesawat terbang ringan

dengan nilai Rp. 10.000.000,00 ke atas untuk setiap jenis transaksi dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.

 

 

Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual.

3.   Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan luar negeri dipotong PPh pasal 25 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.

 

Besarnya perkiraan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut :

  1. Atas premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar.
  2. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar.
  3. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.

4.   Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau  special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan perpajakan (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.

 

Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.

5.   Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Atas penghasilan ini dikenai pajak sebesar 20%.

 

Penanaman kembali tersebut harus memenuhi pernyataan sebagai berikut :

  1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
  2. Perusahaan baru yang didirikan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya, paling lama satu tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
  3. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.
  4. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu dua tahun sesudah perusahaan baru tersebut berproduksi komersial.

 

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26

  • Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak Luar Negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari Rp. 100.000.000,00.
  • Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari marathon di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20%.
  • PKP BUT di Indonesia 2009  Rp. 17.500.000,00

Pajak Penghasilan :

28% x Rp. 17.500.000,00       Rp.  4.900.000,00

PKP setelah pajak                   Rp. 12.600.000,00

PPh Pasal 26 terutang :

20% x Rp. 12.600.000,00 = Rp. 2.520.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp. 12.600.000,00 tersebut  ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

  • Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri, dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji US$ 5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 10.500,00 per US$ 1.

Penghitungan PPh pasal 26 :

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan :

5,000 x Rp. 10.500,00 = Rp. 52.500.000,00

Penerapan tarif :

20% x Rp. 52.500.000,00 = Rp. 10.500.000,00

PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp. 10.500.000,00.

 

SIFAT PEMOTONGAN

Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali :

  1. Pemotongan atau penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.
  2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
  3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.

 

SAAT TERUTANG, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN SPT MASA PPH PASAL 26

  1. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan tergantung yang mana terjadi lenih dahulu.
  2. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 :
  • ·         Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri
  • ·         Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak
  • ·         Lembar ketiga untuk arsip Pemotong
  1. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
  2. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Misalnya, Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2011, penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2011, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

Pengecualian :

  1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat :
  1. a.       Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau `peserta pendiri.
  2. b.      Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut.
  3. c.       Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu dua tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil.
  1. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

 

Mardiasmo, MBA., Ak, Prof. Dr.2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011.Yogyakarta:CV Andi Offset.

 

http://pajak.go.id/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s