PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

  1. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  2. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
  1. Pemotong pajak :
  • badan pemerintah
  •  subjek pajak badan dalam negeri
  • penyelenggara kegiatan
  • Bentuk Usaha Tetap
  • perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
  1. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
  2.  orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran beruapa sewa

 

  1. Tarif dan objek pajak :
    1. 15 % dari jumlah bruto atas :

a. dividen, bunga, dan royalti
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21

  1. 15 % dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 setiap bulan
  2. 5% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Tarif, perkiraan penghasilan neto, dan objeknya adalah :

    • 15 % x 10 % dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat
    • 15 % x 30 % dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan)
  1. 15 % dari perkiraan penghasilan netto atas Imbalan jasa.

Tarif, perkiraan penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah :

    • 15 % x 30 % dari jumlah bruto imbalan jasa teknik dan jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultansi kontruksi
    • 15% x 26 2/3% dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi
    • 15% x 30% dari jumlah bruto jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntasi, jasa perancang, jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambang minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambang selain migas, jasa penunjang di bidang penerbang dan Bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa perantara, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, jasa kostudian/penyimpanan/ penitipan. Kecuali yang dilakukan KSEI, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
    • 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa instalasi / pemasangan :
      1. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
      2. jasa instalasi / pemasangan peralatan listrik / telepon/air/ gas/ AC/TV kabel

Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi

    • 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan :
      1. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin,listrik /telepon /air / gas / AC / TV kabel
      2. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan
      3. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan

Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaanya di bidnag konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

    1. 15 % x 13 1/3 % dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan jasa pelaksanaan konstruksi termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/air/gas/AC/TV kabel yang dilakukan Wajib Pajak pengusaha Konstruksi yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
    2. 5 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan
    3. 15 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
    4. 5 % x 10 % dari jumlah bruto imbalan jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan /cleaning service
    5. 15 % x 10 % dari jumlah bruto (yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang) imbalan Jasa katering
  1. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
  5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
  6. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
  7. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp.240.000.00 setiap bulan
    • dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
    • bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut

 

  1. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan :
    1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
      Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
    2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
    3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s