PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

  1. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain dan pungutan ini bersifat final.

 

  1. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 :
  2. Objek pemungutan PPh Pasal 22 :
  • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang
  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
  • Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,  yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4
  • Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom),  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang  melakukan   pembelian   barang   yang   dananya   bersumber   dari  APBN maupun   non-APBN
  • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha  industri   semen, industri  kertas,   industri baja,   dan   industri   otomotif,   yang   ditunjuk   oleh  Kepala  Kantor   Pelayanan   Pajak,   atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
  • Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
  • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,  perkebunan,  pertanian,  dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur  Jenderal  Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
  • Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

—  Impor barang

—  Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

—  Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah

—  Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan industri otomotif

—  Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM premix dan gas

—  Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian serta perikanan dari pedagang pengumpul

  1. Yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 :
  • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
  • Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :

–          barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

–          barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia

–          barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana

–          barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

–          barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

–          barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya

–          peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

–          barang pindahan

–          barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan

–          barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum

–          persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

–          barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

–          vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

–          buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

–          kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

–          kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia

–          peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

–          barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

  • Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
  • Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d PMK-154 (i.e : Bendaharawan dan KPA), berkenaan dengan :

–          Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

–          Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

  • Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG)
  • Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
  • Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  1. Tarif dan dasar pengenaan PPh

Tarif PPh Pasal 22

  1. Atas impor  yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;  yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
  2. Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
  3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
  4. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh  Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
  5. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  PPN.
  6. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok sebesar 0,15% dari Harga Bandrol dan bersifat final.
  7. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  PPN.
  8. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  PPN.
  9. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  PPN.
  10. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut :
    1. Premium untuk SPBU Swasta : 0,3% dari Penjualan.
    2. Solar untuk SPBU Swasta : 0,3% dari Penjualan, untuk SPBU Pertamina : 0,25% dari Penjualan.
    3. Premix/Super TT untuk SPBU Swasta : 0,3% dari Penjualan, untuk SPBU Pertamina : 0,25% dari Penjualan.
    4. Minyak tanah, Gas LPG, Pelumas : 0,3% dari Penjualan.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdiri atas :

  • Nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang terdiri dari cost insurance and freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainya yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.
  • Harga jual lelang
  • Harga Pembelian
  • Harga Penjualan

 

  1. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh  Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

 

  1. Barang yang tergolong sangat mewah  :

1)      Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)

2)      Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

3)      Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi)

4)      Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur meter persegi)

5)      Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc

Tarif pajak untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari harga jual tidak termasuk PPN.

  1. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 :

a. Bendaharawan dan BUMN/BUMD

  • PPh Pasal 22 yang dipungut, disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah dengan menggunakan SSP yang diisi atas nama Wajib Pajak rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah tersebut.

b. PPh Pasal 22 Impor

  • Dalam hal dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disetor sehari setelah pemungutan
  • Dalam hal dilakukan Importir harus melunasi sendiri PPh Pasal 22 yang terutang.
  • Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor (PIB).

c. PPh Pasal 22 atas industri tertentu

  • Pemungutan dan penyetoran dilakukan oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak yang dipungut.
  • Pemungut harus menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
  • Atas penjualan industri tertentu dipungut pada saat penjualan.
  • Penyetorannya dilakukan secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

d. Bahan Bakar Minyak Jenis Premix, Super TT, dan Gas

  • Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak (penyalur, dealer, agen) sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.

e. Hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan

  • Dipungut pada saat pembelian.
  • Dipungut dan disetor oleh badan usaha industri dan eksportir yang melakukan pembelian atas nama Wajib Pajak Penjual.
  • Pemungut menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
  • Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

 

  1. Contoh perhitungan PPh Pasal 22 atas impor barang

PT KIA Motors mengimpor barang dari Korea. PT KIA adalah importir mobil yang telah memiliki Angka Pengenal Impor. PT KIA mengimpor unit 50 mobil, dengan harga faktur $ 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah $3.000 dan $7.000. Bea masuk yang dibayar oleh PT KIA Motors sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 = Rp 9.000. Berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar?

Harga faktur : 50 unit x $10.000                               $500.000

Biaya asuransi                                                            $   3.000

Biaya angkut                                                               $   7.000

————–

CIF                                                                             $510.000

Bea masuk: 5% x $510.000                                       $  25.500

Bea masuk tambahan:20% x $510.000                     $102.000

————-

Nilai Impor                                                                $ 637.500

Nilai Impor dalam rupiah:

$637.500 x Rp 9.000 =  Rp   5.737.500.000

PPh 22 yang harus dipungut (memiliki API)

2,5% x Rp 5.737.500.000 = Rp  143.437.500

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s