PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

  1. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa  gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri  sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

 

  1. Pemotong PPh Pasal 21 :
  • Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang dilakukan pegawai dan bukan pegawai.
  • Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
  • Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang membayar uang pensiun dan tunjangan/ jaminan hari tua.
  • Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium/pembayaran/imbalan :

–  sehubungan dengan jasa/kegiatan yang dilakukan SP OP DN, termasuk tenaga ahli

–  sehubungan dengan kegiatan/jasa yang dilakukan oleh SP OP LN

–  kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang

  • Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan kepada WP OP DN berkenaan dengan suatu kegiatan.

 

  1. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :
  • Pegawai
  • Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya
  • Bukan pegawai :

–  Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)

–  Seniman/pekerja seni, pembawa acara

–  Olahragawan

–  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator

–  Pengarang, peneliti, penerjemah

–  Pemberi jasa dalam segala bidang

–  Agen iklan

–  Pengawas dan pengelola proyek

–  Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara

–  Petugas penjaja barang dagangan

–  Petugas dinas luar asuransi

–  Distributor MLM, Direct Selling

  • Peserta kegiatan

–  Peserta perlombaan

–  Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja

–  Peserta/anggota kepanitiaan

–  Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

–  Peserta kegiatan lainnya

 

  1. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :
  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang2 yang diperbantukan kepada mereka  yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :

–  Bukan WNI

–  Di Indonesia tidak ada penghasilan lain

– Adaperlakuan timbal balik

  • Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan Menkeu, dengan syarat :

–  Bukan WNI

–  Tidak menjalankan usaha/kegiatan/ pekerjaan lain utk memperoleh penghasilan di Indonesia

 

  1. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 :
    a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang  sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai
d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

 

  1. Tidak Dipotong PPh Pasal 21
  • Pembayaran asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
  • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
  • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT, yang dibayar pemberi kerja
  • Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
  • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
    +beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008)

 

  1. Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
   
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis

 

  1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun Tarif Pajak
2009 28%
2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya

 

  1. Penghasilan Tidak Kena Pajak
No Keterangan Setahun
1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,-
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp.   1.320.000,-

 

  1. Cara menghitung PPh pasal 21

 

Biaya Jabatan, 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan.

 

 

Biaya Pensiun, 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan.

 

  1. Contoh Perhitungan :

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00.
PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP :

a.   Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

b.   Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

c.   Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

 

  1. PPh 21 ditanggung Pemerintah

Peraturan tersebut dituangkan dalam PMK No. 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu.

Dalam peraturan ini diatur bahwa :

  1. PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada bidang usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 dalam satu bulan.
  2. Bidang usaha tertentu secara umum dikategorikan sbb :

–          Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan      kehutanan

–          Kategori usaha perikanan, dan

–          Kategori  usaha industri pengolahan

PPh 21 ditanggung pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja.

 

  1. Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan

DISETAHUNKAN

  1. WP OP DN meninggal dunia di pertengahan tahun
  2. WP OP DN meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  3. Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan
  4. Karyawan pindah cabang

TIDAK DISETAHUNKAN

  1. WP OP DN mulai bekerja di per
No Keterangan Setahun
1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,-
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp.   1.320.000,-
  1. tengahan tahun
  2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s