KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Kewajiban wajib pajak :
  • Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  • Mengambil sendiri, mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak tepat pada waktunya.
  • Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar.
  • Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
  • Jika diperiksa harus :

–          memberikan keterangan yang diperlukan.

–          memperlihatkan/meminjamkan pembukuan/pencatatan.

–          memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasukki ruangan-ruangan/tempat yang dipandang perlu..

  1. Hak dari wajib pajak secara umum adalah memperoleh bimbingan, penerangan dan pelayanan yang baik dari aparatur pajak (aparatur pajak ini sering disebut sebagai fiskus), serta memperoleh jaminan hukum terhadap rahasia perusahaan atau rahasia diri wajib pajak.

Hak wajib pajak secara khusus adalah sebagai berikut :

  • Menunda pemasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
  • Membetulkan atau mengadakan koreksi terhdap Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan kepada fiskus.
  • Mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketetapan maupun mengajukan permohonan untuk mengurangi besarnya angsuran pajak.
  • Meminta kembali atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.
  • Mengajukan permohonan untuk menghapuskannya sanksi administrasi.
  • Mengajukan kebenaran atas suatu ketetapan.
  • Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang lebih tinggi.
  1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
  3. 7.      NPPKP  adalah Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP).
  4. Bagi pemohon NPWP yang berupa badan usaha, ada beberapa tempat pendaftaran sesuai dengan jenis usahanya masing-masing.
  • Seluruh WP BUMN (Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara) dan WP BUMD (Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah) di Jakarta dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Wajib Pajak) BUMN Jakarta. Atau di daerah masing-masing sesuai tempat usaha berada.
  • WP PMA (Wajib Pajak Penanaman Modal Asing) tidak go publik dilakukan di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat.
  • WP Badan Usaha dan orang asing di KPP Badora.
  • WP go publik: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Publik), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat.
  • WP BUMN/BUMD, PMA, Badora (Badan dan Orang Asing), Go Publik di luar DKI Jakarta dapat dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat cabang atau kegiatan usaha.

 

  1. Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak :
  • Untuk mengetahui identitas Wajib pajak.
  • Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
  • Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
  • Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
  • Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.  Misal : Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.
  1. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
  2. Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP :
    1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan :
  • Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
  1. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
  • Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
  • Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
  1. Untuk WP Badan :
  • Fotocopy akte pendirian
  • Fotocopy KTP salah seorang pengurus
  • Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
  1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong :
  • Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan.
  • Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
  1. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa.
  2. Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
  3. Tata cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak :
  4. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan  kelengkapannya.
  5. Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan  Pajak/KP4 setempat.
    1. 14.  Perubahan data yang dapat diberitahukan Wajib Pajak untuk dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak, meliputi hal-hal berikut ini :
    2. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.
    3. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang.
    4. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.
    5. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat).
    6. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotocopy akte perubahan.
    7. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP.
    8. Perubahan bentuk Badan.
    9. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah.
    10. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan.

14. Tata cara pembetulan data Wajib Pajak:

a. Mengisi formulir perubahan/mutasi data WP yang diambil  secara langsung atau meminta melalui pos dari KPP/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP/KP4 yang bersangkutan.

b. Melalui formulir SPT Tahunan.

15. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

  1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

  1. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

16. Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP :

  1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya  fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang.
  2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila  sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya  warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
  4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan  adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat  keterangan dari instansi yang berwenang.
  5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
  6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s